Terkait Penyertaan Modal Daerah,  Bupati Sukabumi Berikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Sukabumi - Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Raperda Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang Dan Energi.

Jawaban itu disampaikan Bupati Pada Rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat Utama DPRD-Palabuhanratu. Rabu 06 Oktober 2021.

Baca juga: DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Inisiatif  Secara Tatap Muka dan Virtual

Bupati menjelaskan bahwa penyertaan Modal/Investasi yang akan dilakukan merupakan upaya menanam modal untuk ekspansi kredit yang  diproyeksikan menimbulkan profit dan Memanfaat bagi Kabupaten Sukabumi. 

Hal itu disampaikannya sebagai jawaban mengenai Raperda Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk

Baca juga: Fraksi DPRD Kota Metro: PEMKOT Efisienkan Pengeluaran Anggaran 2021

"Penyertaan modal investasi jangka panjang akan menjadi nilai tambah yaitu dengan adanya deviden, akan menjadi modal pembiayaan pembangunan dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi " Jelasnya.

Tentu penyertaan modal juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan optimal, diantaranya pemberdayaan UMKM dan layanan lainnya yang berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Dukung Gerakan Produktivitas Nasional, Kemnaker RI Luncurkan Aplikasi SIPRONI

Karena itu, jelas Bupati, Rencana penyertaan modal tersebut merupakan kebijakan yang  rasional dengan memertimbangkan komposisi kepemilikan saham. Namun tetap memerhatikan kemampuan keuangan daerah.

Terkait dengan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perusahaan umum daerah aneka tambang dan energi. Bupati menyampaikan bahwa perubahan perda perumda aneka tambang dan energi merupakan sebuah kebutuhan yang dapat bersinergi dengan perkembangan tata kelola pertambangan dan energi di wilayah kabupaten sukabumi. 

Baca juga: Firli Bahuri: Dalam Sepekan KPK Periksa, Tetapkan Serta Tahan Banyak Tersangka Koruptor

"Untuk meningkatkan kinerja perumda aneka tambang dan energi harus bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kab  Sukabumi dari explorasi, eksploitasi, pengolahan dan distribusi yang tepat sasarannya. setiap rencana pengembangan jenis usaha diawali dengan kegiatan studi kelayakan/analisa investasi untuk mendapatkan kinerja perusahaan yang lebih optimal, " Ungkapnya.

Perumda, tambah Bupati, dapat memainkan peranan yang penting bagi pembangunan daerah. Salah satunya lewat PAD di samping pajak dan retribusi. Sehingga, pengelolaan Perumda ini membutuhkan penanganan yang serius dan profesional. 

Baca juga: Tony Rosyid: Bukan Nambah Saham Bir, Anies Mau Jual

"Tentu saja semua berdasarkan prinsip good corporate goverment (GCG) yang meliputi keterbukaan informasi akuntabilitas pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan/kewajaran, " pungkasnya